Ruu pertanahan 2018 pdf

1 MEMBACA ARAH POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN1 Yance Arizona, SH, MH. (Direktur Eksekutif Epistema Institute) Pengantar DPR kembali memprioritaskan pembahasan RUU Pertanahan pada tahun 2016.

magasoftsxkwj.web.app
 Contoh laporan pertanggungjawaban pembangunan musholla

Sep 23, 2019 · Pasal 91 dalam draft RUU tentang Pertanahan itu menyebut orang yang menghalangi petugas saat menggusur bisa dipidana. Begini bunyinya: "Setiap orang yang menghalangi petugas dan/atau aparatur Kumpulan Peraturan Pertanahan – LandRegulations

RUU Pertanahan rencananya akan disahkan pada bulan September ini. Rancangan Undang-undang ini dimaksudkan untuk melengkapi UU Pokok Agraria Tahun 1960. Kemunculan UU ini nantinya diharapkan memberikan kepastian hukum soal pertanahan dan kawasan, keterbukaan investasi serta adanya sistem informasi pertanahan terpadu. Namun demikian, RUU mendapat masukan dan kritikan dari pakar …

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANAHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pertanahan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pendaftaran, penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan tanah, serta perbuatan mengenai tanah, yang diatur dengan hukum tanah. 2. (PDF) RUU Pertanahan | Mitra Wulandari - Academia.edu Draft RUU Pertanahan yang baru, sayangnya sekitar akhir Septembere ini RUU tersebut ditarik dan masih belum dilanjutkan oleh DPR. kpa.or.id kpa.or.id Download PDF Isi RUU Pertanahan 2019 yang Riskan ...

RUU Pertanahan rencananya akan disahkan pada bulan September ini. Rancangan Undang-undang ini dimaksudkan untuk melengkapi UU Pokok Agraria Tahun 1960. Kemunculan UU ini nantinya diharapkan memberikan kepastian hukum soal pertanahan dan kawasan, keterbukaan investasi serta adanya sistem informasi pertanahan terpadu. Namun demikian, RUU mendapat masukan dan kritikan dari pakar …

Hal ini dikarenakan di daerah tersebut berlaku hukum nasional yakni UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok. Agraria dan hukum kerajaan atau Undang Undang. oleh Della Syahni [Jakarta] di 1 November 2018 “RUU Pertanahan sebagai pelengkap UUPA (Undang-undang Pokok Agraria-red) yang mengatur lebih rinci   19 Jul 2019 Pemerintah bersama DPR RI gencar mendorong Rancangan Undang Undang ( RUU) Pertanahan segera disahkan pada tahun ini. Kedua  RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANAHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pertanahan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pendaftaran, penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan tanah, serta perbuatan mengenai tanah, yang diatur dengan hukum tanah. 2. (PDF) RUU Pertanahan | Mitra Wulandari - Academia.edu Draft RUU Pertanahan yang baru, sayangnya sekitar akhir Septembere ini RUU tersebut ditarik dan masih belum dilanjutkan oleh DPR.

Pemerintah juga berharap adanya RUU ini melengkapi Undang-undang Pokok Agraria yang dinilai belum dapat menjawab permasalahan aktual pertanahan. Rukka membeberkan, ada 13 alasan koalisi masyarakat sipil menolak pembahasan dan pengesahan RUU Pertanahan …

Draf RUU Pertanahan Rahasiakan Nama Pemilik Tanah ... TEMPO.CO, Jakarta - Daftar nama pemilik hak atas tanah menjadi informasi yang dikecualikan dalam draf Rancangan Undang-undang atau RUU Pertanahan.Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 45 ayat (9) draf per tanggal 9 September 2019. Dalam Pasal 45 ayat (8) tertulis bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi publik mengenai data Pertanahan kecuali informasi yang dikecualikan sesuai … RUU Pertanahan Inkonsisten dan Berpihak ke Pemilik Modal ... RUU Pertanahan rencananya akan disahkan pada bulan September ini. Rancangan Undang-undang ini dimaksudkan untuk melengkapi UU Pokok Agraria Tahun 1960. Kemunculan UU ini nantinya diharapkan memberikan kepastian hukum soal pertanahan dan kawasan, keterbukaan investasi serta adanya sistem informasi pertanahan terpadu. Namun demikian, RUU mendapat masukan dan kritikan dari pakar … Sederet Masalah RUU Minerba - Berita Katadata.co.id Tino juga melihat ada perbedaan definisi terminology yang ada di RUU Minerba, sehingga menimbulkan kerancuan dalam pemahaman dan penerapannya. Seharusnya terminology mengacu institusi atau pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Perdagangan atau pasar komoditas. “RUU ini sarat dengan kerancuan akademis dan penafsiran teknis,” ujar dia.

Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan disusun berdasarkan falsafah UUPA yang bersumber pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip dasar UUPA yang dikembangkan dan diperkuat selaras dengan prinsip-prinsip Pembaruan Agraria sesuai dengan TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Undang-Undang dan RUU - Dewan Perwakilan Rakyat Website Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. No Posisi Judul RUU Pengusul Tanggal Update Tahapan Tahun Periode Kumulatif Pengusul DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEBIDANAN

Jul 17, 2019 · RUU Pertanahan berpotensi menyebabkan terjadinya perampasan hak atas tanah atas nama perubahan tata ruang dan kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan alasan yang sering digunakan untuk merampas hak atas tanah masyarakat. RUU Pertanahan ini juga tidak memberikan kriteria jelas mengenai apa itu kepentingan umum. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan ... Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta 12110. TAUTAN LUAR. Presiden RI Sekretariat Nasional Asean. HUBUNGI KAMI. 021-7228901: humas@atrbpn.go.id Pernyataan Sikap Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil ... saja (2007-2018) telah terjadi 2.836 kejadian konflik agraria di wilayah perkebunan, kehutanan, pertambangan, pesisir kelautan, pulau-pulau kecil dan akibat pembangunan infrastruktur. seluas RUU Pertanahan mengatur bahwa pengukuhan keberadaan hak ulayat dimulai Pemantapan RUU Pertanahan – Kompas.id

Pemerintah dan DPR saat ini sedang bersiap membahas Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Artinya, sedang dipersiapkan kebijakan baru di bidang pertanahan. Siapa yang berprakarsa, tidak lagi penting. Kabarnya, selain keinginan ”menyempurnakan” Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), beberapa konsepsi baru tampaknya dimasukkan ke dalamnya.

Jakarta - Dampak pandemi Covid-19 yang masih belum bisa dipastikan kapan berakhirnya, perlu ditanggulangi bersama. Saat ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat, untuk itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membentuk tim Gugus Tugas Covid-19 dan sebagai langkah nyata yang dilakukan salah satunya dengan memberikan bantuan sosial. RUU Pertanahan Dinilai Tak Menjawab Lima Pokok Krisis Agraria "RUU Pertanahan seharusnya menjawab 5 krisis pokok agraria di atas yang dipicu oleh masalah-masalah pertanahan," tambahnya. Dewi memaparkan delapan persoalan mendasar RUU Pertanahan. Pertama, RUU itu bertentangan dengan UUPA 1960 meski disebut akan melengkapi dan menyempurnakan yang belum diatur dalam undang-undang tersebut. Isi RUU Pertanahan Berpotensi Timbulkan Permasalahan ... Sep 04, 2019 · Isi draf Rancangan Undang-Undang Pertanahan dinilai menimbulkan masalah sehingga harus dikaji ulang. Pengesahan aturan perundangan itu diminta ditunda. 16 November 2018 . Pertaruhan RUU Pertanahan. 15 Agustus 2019 . RUU Pertanahan dan UUPA. 29 September 2017 . Akademisi Kehutanan Minta Pengesahaan RUU Pertanahan Ditunda. 12 Juli 2019 .